DANINGIN LEBIH MENGETAHUI DAN MENGKAJI ILMU HUKUM ADMINISTRASI''Prospek Kerja Sarjana Administrasi Negara April 18th, 2018 - Didalam administrasi negara kita maka dari itu sangatlah beruntung kita berada di program studi ilmu adminstrasi negara nyatanya mata
DIKASIH INFO – Berikut ini disajikan contoh latihan soal UAS UT Teori Organisasi ADPU4341 Ilmu Administrasi Negara Semester 7 lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasan, pelajari biar auto lulus. Contoh latihan soal UAS UT Teori Organisasi ADPU4341 Ilmu Administrasi Negara lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasan ini dibuat sebagai referensi dalam mempersiapkan diri menghadapi UAS UT Semester 7. Seperti diketahui, pada setiap akhir semester, mahasiswa UT Semester 7 harus mengerjakan soal UAS UT termasuk pada mata kuliah Ilmu Administrasi Negara Perubahan EKMA4565 Ilmu Administrasi Negara sebagai salah satu syarat kelulusan. Mahasiswa diharapkan untuk mencapai nilai yang baik dalam UAS UT Teori Organisasi ADPU4341 Ilmu Administrasi Negara agar dapat lulus pada mata kuliah tersebut dan melanjutkan ke semester berikutnya. Sebelum mengikuti UAS UT Teori Organisasi ADPU4341 Ilmu Administrasi Negara, ada baiknya jika mahasiswa UT Semester 7 mempersiapkannya dengan baik agar meraih hasil yang memuaskan. Sebagai referensi sebelum mengikuti Ujian Akhir Semester 7, berikut contoh latihan soal UAS UT Teori Organisasi ADPU4341 Ilmu Administrasi Negara lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasan. Baca Juga SOAL UAS UT Hubungan Pusat dan Daerah IPEM4425 Ilmu Administrasi Negara Semester 5 Lengkap dengan Kunci Jawaba Baca Juga SOAL UAS UT Perencanaan Kota ADPU4433 Ilmu Administrasi Negara Semester 5 Lengkap dengan Kunci Jawaban SOAL UAS UT Teori Organisasi ADPU4341 Ilmu Administrasi Negara Semester 7 1. Perbedaan antara teori organisasi,teori manajemen dan perilaku organisasi terletak pada karakteristik teori organisasi yakni memberikan pengetahuan...A. Menganalisis kegiatan organisasi dan penyesuaian organisasi dengan perubahan lingkungan,sedangkan perilaku organisasi membantu menganalisis organisasi secara mikro dengan penekanan pada perilaku individu dan kelompok dalam organisasi, di sisi lain teori manajemen memberikan pengetahuan pengelolaan organisasi melalui pelaksanaan fungsi- fungsi menganalisis organisasi dari sudut pandang mikro dengan penekanan pada perilaku individu dan kelompok dalam organisasi, sedangkan perilaku organisasi membantu kegiatan organisasi dan penyesuaikan organisasi dengan perubahan lingkungan, di sisi lain teori manajemen menekankan pencapaian kinerja menekankan pencapaian prestasi kinerja organisasi, sedangkan perilaku organisasi menekankan pengelolaan organisasi melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, di sisi lain teori manajemen menganalisis organisasi dari sudut pandang pengetahuan pengelolaan organisasi untuk mencapai efektivitas tinggi, sedangkan perilaku organisasi memberikan pengetahuan pencapaian kinerja organisasi melalui fungsi-fungsi JawabA. Benar, karena bahasan TO meliputi tiga bahasan besar, yaitu struktur organisasi, desain organisasi dan budaya organisasi, 2. Dalam siklus daur hidup organisasi, tahap permulaan lahirnya organisasi yang dicirikan belum ada pembagian kerja yang spesifik,peraturan masih longgar sehingga anggota organisasi memiliki kebebasan yang besar untuk melakukan inovasi berada pada tahap...A. formalisasi dan kontrol formalization and controlB. kewiraswastaan entrepreunerialC. kebersamaan collectivityD. perluasan elaboration of structure JawabB. Benar, karena B adalah tahap permulaan lahirnya organisasi dengan ciri-ciri yang tersebut di atas 3. Menurut Robbins, efektivitas organisasi dipengaruhi secara kuat oleh...A. batas lingkungan dengan organisasi yang jelasB. komunikasi lateralC. suksesi kepemimpinan yang berjalan mulusD. struktur organisasi yang tepat JawabD. Benar, karena D adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas organisasi menurut Robbins. 4. Dari teori pengukuran efektivitas organisasi menurut Jones, pendekatan yang sesuai untuk mengukur efektivitas organisasi melalui evaluasi kemampuan organisasi dalam menjamin, mengatur, dan mengawasi keterampilan serta sumber yang bernilai bagi PemKot Surabaya Timur yang selama 3 tahun melampaui target pendapatan asli daerah dari retribusi parkir dan taman rekreasi, dengan peningkatan pemasukan rata-rata 30% per tahun tetapi banyak mengalami hambatan lingkungan luar organisasi Pemkot adalah pendekatan…A. sumber eksternal external resource approachB. sistem internal internal system approachC. teknis technical approachD. tujuan objective approach
ANALISISPERAN STRUKTUR ORGANISASI DALAM KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA GUDANG KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG Muhammad Ridwan Caesar; Ayyil Basyar; Agung Rahmat Fathurohman; Alfat Sahrajaz Chafshof; Delia Tasyali NEO POLITEA Vol 2, No 1 (2021): NEO POLITEA Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Al Ghifari
Pengertian Administrasi Negara – Apa, sih, yang dimaksud dengan kajian ilmu administrasi? Dan apa itu administrasi negara? Jadi, ilmu administrasi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang tergolong paling baru karena lahir pada akhir abad ke-19. Secara umum, administrasi negara merupakan suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara supaya tujuan negara bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Sumber lain mendefinisikan administrasi negara sebagai suatu sistem yang dibuat sedemikian rupa yang bertujuan untuk mengatur proses pengelolaan organisasi masyarakat, sehingga bisa berjalan dengan baik dan benar. Pengertian Administrasi NegaraApa Sih Tujuan Administrasi Negara?1. Social Participation2. Social Responsibility3. Social Support4/ Social ControlApa Saja Ciri-Ciri Administrasi Negara?Bagaimana Ruang Lingkup Administrasi Negara?1. Organisasi masyarakat2. Manajemen publik3. ImplementasiApa Fungsi Administrasi Negara?a. Merencanakanb. Mengorganisasianc. Memimpind. Melaksanakan pengorganisasiane. Melaksanakan pengawasanApa Saja Pokok-Pokok Administrasi Negara?Bagaimana Peran Organisasi dalam Suatu Administrasi Negara?Bagaimana Peran Pemerintah dalam Sistem Administrasi Negara?a. Menciptakan pemerintah yang katalistikb. Pemerintahan menjadi milik masyarakatc. Pembentukan pemerintah kompetitifd. Jalannya pemerintahan lebih banyak digerakkan misi daripada aturane. Pemerintahan yang mengutamakan pada hasil, bukan input atau masukanf. Pemerintahan yang berorientasi pelanggang. Pemerintahan wirausahah. Pemerintah antisipatifi. Membangun pemerintahan desentralisasiBagaimana Perkembangan Administrasi Negara?Apa Saja Contoh Administrasi Negara?Rekomendasi Buku Tentang Pengertian Administrasi Negara1. Etika Administrasi Negara 2022 karya Agus Hiplunudin2. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi 2009 karya Ridwan HR3. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia 1999 karya Inu KencanaRekomendasi Buku & Artikel TerkaitKategori Ilmu EkonomiMateri Terkait Menurut salah satu ahli, Prof Dr. Prajudi Atmosudirdjo, administrasi negara diartikan sebagai bantuan penyelenggaraan dari pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah pejabat tidak bisa menunaikan fungsi dan tugas kewajibannya tanpa adanya administrasi negara. Di sisi lain, administrasi negara termasuk bagian dari disiplin ilmu politik yang mempelajari kajian tentang penentuan kebijaksanaan negara yang dilihat dari prosesnya. Dengan demikian, sebagai sebuah ilmu yang diperoleh dari kedua ilmu pengetahuan ini, administrasi negara mempunyai dua macam syarat apabila akan dipahami. Syarat pertama, perlu mengetahui sesuatu mengenai administrasi secara umum. Syarat kedua, wajib diakui bahwa banyak masalah administrasi negara yang muncul karena sebab dari kerangka perpolitikan. Dalam bahasan ilmu sosial yang ada dalam administrasi negara, terdapat tiga elemen penting yang perlu kita ketahui. Tiga elemen itu adalah lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Di antara tiga lembaga tersebut, terjadi check and balance agar kekuasaan tidak terpusat hanya pada satu lembaga saja. Selain itu, ilmu administrasi negara membahas kajian tentang kebijakan publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, etika yang mengatur penyelenggara negara, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, artikel ini akan membahas bagaimana tujuan, fungsi, ciri-ciri, hingga contoh administrasi negara secara lengkap. Simak baik-baik penjelasan berikut ini ya, Grameds! Apa Sih Tujuan Administrasi Negara? Jika suatu negara menganut demokrasi, maka administrasi negara berfungsi untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan keinginan rakyatnya dan sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi. Beberapa keinginan umum yang ditetapkan oleh rakyat sebagai warga negara di antaranya adalah keamanan, kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan. Dengan terwujudnya keinginan warga negara tersebut, maka kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik dan aman tentram. Dengan demikian, peran para pelaksana administrasi negara yakni untuk memberikan pelayanan yang baik kepada kepentingan masyarakat. Supaya tujuan administrasi negara itu bisa tercapai dengan baik, maka di dalamnya harus terdapat beberapa hal berikut ini, yaitu 1. Social Participation Social participation ini merupakan tindakan nyata dari masyarakat dengan ikut serta di dalam pelaksanaan administrasi negara. 2. Social Responsibility Social responsibility merupakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaksana administrasi negara kepada masyarakat. 3. Social Support Social support yaitu dukungan yang diberikan oleh rakyat sebagai warga negara terhadap pelaksanaan administrasi negara. 4/ Social Control Social control merupakan kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kegiatan administrasi negara agar pelaksanaan berjalan dengan baik. Dalam upaya mewujudkan tujuan negara yang berdasarkan keinginan rakyat, pelaksana harus melakukannya dengan cara-cara yang demokratis, yang disebut juga dengan democratic administration atau juga open management. Apa Saja Ciri-Ciri Administrasi Negara? Kita bisa mengenali administrasi negara dengan karakteristiknya. Berikut ini merupakan ciri-ciri administrasi negara Administrasi negara adalah aktivitas yang tidak dapat dihindarkan unavoidable, yang berpusat pada hubungan antara negara dengan masyarakat yang bersifat pasti. Administrasi negara memiliki prioritas, yaitu pelayanan dan pengarahan kepada masyarakat umum. Dengan kata lain, kesejahteraan rakyat menjadi tanggung jawab moral oleh pelaksanaan administrasi negara. Administrasi negara memiliki monopoli dalam hal menggunakan kekuasaan dan wewenang untuk memaksakan kehendak kepada masyarakat. Ini bertujuan supaya masyarakat tunduk terhadap hukum positif di negaranya. Top management Administrasi Negara sifatnya adalah politis. Birokrasi merupakan organisasi masyarakat yang dikepalai oleh pejabat yang dipilih oleh publik yang bersifat non-karier dan menjabat dalam kurun periode tertentu dengan tugas, fungsi, dan kewajibannya. Administrasi negara adalah institusi publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki tujuan untuk mencapai peningkatan kualitas hidup tatanan negara. Akan tetapi, kualitas pelaksanaan administrasi negara sulit diukur dikarenakan sangat kompleks, bersifat politis, dan multitafsir. Sementara itu, ciri-ciri administrasi negara menurut Thoha 1997 43-45 yaitu sebagai berikut, “Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara merupakan pelayanan yang teramat penting apabila dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi yang sifatnya swasta, sebab swasta biasanya lebih cenderung mengutamakan profit.” Apa pentingnya? Pentingnya pelayanan ini disebabkan terkait dengan kepentingan umum atau seluruh kepentingan masyarakat di suatu negara dan apabila diserahkan atau ditangani oleh organisasi swasta. Maka, kemungkinan besar tidak bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Pelayanan administrasi negara yang berikan kepada masyarakat pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli. Pelayanan administrasi negara memiliki dasar hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Hal ini memberikan suatu legalitas atau payung hukum dari administrasi negara tersebut. Pelaksanaan administrasi negara dalam memberikan suatu pelayanan tidak dikendalikan dengan harga pasar yang berlaku secara dinamis. Pelayanan oleh administrasi negara ditentukan berdasarkan rasa pengabdian kepada masyarakat umum dan negara. Rakyat memegang peranan penting dalam menilai suatu pelayanan administrasi negara. Bagaimana Ruang Lingkup Administrasi Negara? Seorang ahli bernama Nicholas Henry mengungkapkan bahwa ruang lingkup administrasi negara terdiri atas 1. Organisasi masyarakat Organisasi masyarakat di sini merupakan organisasi masyarakat yang mempunyai prinsip tentang birokrasi dan model organisasi 2. Manajemen publik Manajemen publik meliputi beberapa hal penting, seperti ilmu dan sistem manajemen, anggaran publik, evaluasi program, produktivitas, dan lain sebagainya. 3. Implementasi Implementasi merupakan pendekatan untuk kebijakan publik dan penerapannya, administrasi pemerintah, privatisasi, serta etika birokrasi. Apa Fungsi Administrasi Negara? Dalam suatu kegiatannya, Henry Fayol yang kemudian dikutip oleh Anggara 2012144 memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang urgen, yaitu a. Merencanakan b. Mengorganisasian c. Memimpin d. Melaksanakan pengorganisasian e. Melaksanakan pengawasan Menurut sumber dari Lepawsky dalam Silalahi, 1992 98, administrasi kadang-kadang merujuk pada kata-kata khusus, baik sebagai manajemen atau organisasi, sehingga sering diterjemahkan menjadi manajemen administratif atau juga organisasi administratif. Dalam melaksanakan kegiatan administrasi, ada fungsi-fungsi administrasi yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Apa Saja Pokok-Pokok Administrasi Negara? Pokok-pokok dari administrasi negara, yaitu 1. Dasar dari administrasi negara principles of public administration; 2. Organisasi dari kepegawaian negeri civil servant yang menjadi prasarana dari administrasi negara; 3. Hukum administrasi negara yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem administrasi negara yang tunduk pada hukum yang berlaku. Bagaimana Peran Organisasi dalam Suatu Administrasi Negara? Setiap organisasi dalam skala yang sekecil apapun dibentuk dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Demikian juga, organisasi negara pada dasarnya dibentuk guna mewujudkan cita-cita bersama di antara masyarakat dan negara tersebut sesuai yang diamanatkan pada konstitusi. Artinya apa? Negara dalam hal ini berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada warganya dalam rangka melaksanakan sebagian tujuan negara yang telah ditentukan. Dalam suatu proses administrasi negara, perlu diketahui bahwa butuh seni dan ilmu tentang manajemen yang digunakan guna mengatur proses pencapaian tujuan suatu negara yang telah ditentukan. Mengenai keterkaitan atau hubungan unsur-unsur dalam proses administrasi negara, salah satu unsurnya, yakni ekologi pemerintahan yang mempelajari hubungan antara lingkungan dengan unsur-unsurnya dan hubungan antar unsur sejenis dalam kehidupan dengan lingkungan sekitarnya. Dalam menjalankan fungsi-fungsi administrasi itu, diperlukan suatu wadah untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan dalam proses mencapai tujuan. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Sistem Administrasi Negara? Mungkin muncul pertanyaan di benak pembaca, apa sih peran pemerintah dalam reformasi birokrasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Osborne? Nah, berikut ini penjelasannya. Lebih pada mengarahkan daripada melaksanakan atau katalisator Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat atau sebagai fasilitator Mengutamakan persaingan yang sehat atau sebagai motivator Menghasilkan daripada sekadar membelanjakan saja atau sebagai entrepreneur Public governance alokator, distributor, dan stabilisator public goods Beberapa peran itu dapat diwujudkan dengan baik antara lain dengan cara menerapkan beberapa prinsip penataan ulang birokrasi yang tidak baik agar menjadi lebih baik, yaitu dengan cara a. Menciptakan pemerintah yang katalistik Maksudnya adalah bentuk pemerintahan yang lebih banyak mengarahkan daripada sekadar melayani saja. Dominasi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dikurangi dan selanjutnya dengan bertahap diserahkan pada sektor non publik. b. Pemerintahan menjadi milik masyarakat Setiap orang akan bertindak dengan rasa penuh tanggung jawab. Mereka mengawasi lingkungannya sendiri secara baik daripada bertindak di bawah kendali atau wewenang orang lain yang bisa jadi akan sewenang-wenang. c. Pembentukan pemerintah kompetitif Maksudnya yaitu pemerintahan yang bisa menumbuhkan persaingan. Hal ini dimungkinkan pemberi pelayanan tergerak melakukan pelayanan dengan optimal dan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. d. Jalannya pemerintahan lebih banyak digerakkan misi daripada aturan Maksudnya ialah rumusan kebijakan, tujuan dan sasaran yang jelas, memberikan kesempatan pada setiap elemen pemberi pelayanan guna merumuskan sendiri langkah dan aturan teknis pelaksanaannya e. Pemerintahan yang mengutamakan pada hasil, bukan input atau masukan Maksudnya adalah menjadikan kinerja bukan semata-mata input atau proses sebagai tolok ukur penilaian dan pendanaan setiap program saja. f. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan Yakni dengan memenuhi kebutuhan pelanggan rakyat bukan birokrat; menempatkan rakyat pada kursi pengemudi, ke mana rakyat menunjuk dan mengarahkan, ke sana pelayanan ditujukan; g. Pemerintahan wirausaha Pemerintah wirausaha maksudnya adalah menghasilkan daripada sekadar membelanjakan saja; birokrasi dijalankan dalam perspektif “investasi” yang bisa mendatangkan profit h. Pemerintah antisipatif Pemerintah yang antisipatif adalah pemerintah yang lebih baik mencegah daripada mengobati. i. Membangun pemerintahan desentralisasi Membangun pemerintahan dari otonomi atau dari bawah, dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja. Bagaimana Perkembangan Administrasi Negara? Administrasi negara adalah kombinasi yang sangat beragam dan tidak berpola antara teori dan pelaksanaan. Administrasi negara bertujuan agar lebih memahami hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya dan meningkatkan responsibilitas kebijakan negara terhadap berbagai kebutuhan sosial yang bersifat umum, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial supaya lebih efektif dan efisien Lagi dan lagi, Thoha 1997, 10 menyatakan bahwa administrasi negara merupakan suatu hal yang unik, yaitu memiliki perbedaan yang sangat menonjol dengan ilmu politik yang menjadi bapaknya ilmu administrasi negara atau dengan ilmu administrasi secara umum ibarat sebagai ibunya administrasi negara dalam masalah perkembangan segi-segi tertentu teori organisasi dan teknik manajemen. Lalu, apakah administrasi negara berbeda dengan ilmu politik? Administrasi negara berbeda dengan ilmu politik dalam hal penekanannya pada perilaku dan struktur birokrasi dan metodologinya. Administrasi negara juga berbeda dengan ilmu administrasi dalam hal teknik evaluasi yang diterapkan oleh organisasi kemasyarakatan yang bukan mencari untung nonprofit organization yang tak sama dengan yang digunakan oleh organisasi swasta yang bertujuan hanya untuk menguntungkan profit-making private organization, dan dalam organisasi yang hanya mencari keuntungan profit seeking organizations, serta pertimbangan kepentingan umum dibatasi dalam struktur pengambilan keputusan dalam suatu administrasi negara. Administrasi negara berkembang sebagai bidang akademis lewat rangkaian pergantian lima paradigma yang tumpang-tindih. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert T. Golembiewski dalam sebuah tulisannya, bahwa tiap fase bisa dibedakan cirinya atas dasar pemilikan lokus ataupun juga fokusnya. Lokus merupakan tempat bidang itu berada. Lokus administrasi negara umumnya adalah birokrasi pemerintah, walaupun tidak selalu demikian. Adapun fokus merupakan kekhususan dari bidang ini. Satu fokus pada administrasi negara telah menjadi kajian “prinsip-prinsip administrasi” tertentu, tetapi fokus disiplin ini telah berubah sejalan dengan perkembangan paradigma administrasi negara saat ini. Jika diamati, paradigma administrasi negara bisa dimengerti melalui lokus dan fokusnya. Orang mungkin akan menentukan dengan relatif jelas lingkungan akademiknya, yang lain mungkin secara konseptual dan mengabaikannya dan begitu juga sebaliknya. Apa Saja Contoh Administrasi Negara? Sesuai dengan pelaksanaannya, berikut ini merupakan beberapa contoh administrasi negara yang dilakukan di negara yang menganut sistem demokrasi Presiden mengatur tentang reshuffle kabinet/menteri-menterinya Aturan tentang tata cara pembentukan badan dan komisi dalam suatau pemerintahan Aturan tentang tata cara memberikan pelayanan kepada masyarakat Rekomendasi Buku Tentang Pengertian Administrasi Negara Berikut ini ada beberapa buku bacaan yang bisa Grameds baca tentang pengertian administrasi negara. 1. Etika Administrasi Negara 2022 karya Agus Hiplunudin Di dalam buku ini dibahas mengenai etika administrasi negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yaitu kebijakan, birokrasi, dan pelayanan publik. 2. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi 2009 karya Ridwan HR Buku yang ditulis oleh Ridwan HR ini membahas bagaimana dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, selalu saja dijumpai tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan. Buku ini lebih lanjut membahas bagaimana administrasi negara dilihat dari perspektif hukum. 3. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia 1999 karya Inu Kencana Buku ini membahas bagaimana suasana pemerintahan di tanah air kita mengalami banyak perubahan sejak dimulainya reformasi dan adanya amandemen terhadap UUD 1945. Oleh sebab itu, administrasi negara pun mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Ingin tahu perubahan dan perkembangannya? Baca buku ini, ya! Nah, demikian artikel tentang pengertian administrasi negara serta beberapa buku rekomendasi bacaan tentang pengertian administrasi negara. Jika Grameds membutuhkan infromasi lain, kamu bisa mendapatkannya di Sebab, sebagai SahabatTanpaBatas, Gramedia akan selalu memberikan informasi terbaik dan terlengkap. Penulis Diki Mardiansyah Rekomendasi Buku & Artikel Terkait ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisienKarenaSANKRI memiliki peranan yang sangat penting terhadap Administrasi Publik. Peranan tersebut, meliputi: 1. Sistem Penyelenggaraan Negara. Artinya, realitas sistem dan pengelolaan tersebut tercermin dalam keseluruhan kebijakan dan kegiatan lembaga negara serta seluruh penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia dalam rangka mendukung Pengertian Administrasi BisnisPengertian Administrasi Bisnis menurut Prof. Dr. Mr. S. Prajudi admosudidjo Administrasi Bisnis adalah suatu organisasi niaga secara keseluruhan dan mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat bisnis objektif, dan Administrasi Niaga tersebut dijalankan oleh setiap manager dalam suatu organisasi niaga. Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi BisnisPada dasarnya konsep dan prinsip dasar dalam ilmu administrasi adalah sama. Namun, jika diterapkan pada sektor yang berbeda maka akan berbeda pula praktek dan sasarannya. Dibawah ini adalah beberapa perbedaan yang terdapat pada administrasi publik dan administrasi bisnis ialah 1. Tujuan Tujuan pokok administrasi publik adalah untuk mensejahterakan masyarakat pada suatu wilayah tertentu sedangkan tujuan administrasi bisnis adalah untuk mengupayakan kelangsungan hidup dan perkembangan suatu perusahaan yang diperoleh dengan cara akumulasi modal, investasi dan mendapatkan Motif Dari seluruh rangkaian kegiatan dalam administrasi publik mempunyai motif yang berbeda jika dibandingkan dengan administrasi bisnis. Motif administrasi publik adalah memberikan pelayanan terbaik dengan jangkauan seluas mungkin kepada masyarakat. Adapun motif yang dimiliki oleh administrasi bisnis adalah mencari keuntungan secara wajar sesuai dengan modal yang telah Sifat pelayanan Dalam sifat pelayanan nya pun kedua administrasi ini memiliki karakteristik yang berbeda. Administrasi publik memiliki sifat yaitu memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Akan tetapi pada administrasi bisnis, pelayanan yang diberikan bisa saja berbeda. Tergantung seberapa banyak keuntungan yang didapatkan atas perbaikan pelayanan yang telah Wilayah Yurisdiksi Wilayah Yurisdiksi adalah tempat berlakunya sebuah undang-undang berdasarkan hukum. Administrasi publik memiliki daerah kekuasaan dalam suatu wilayah sesuai yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Administrasi bisnis tidak memiliki wilayah kekuasaan, namun memiliki wilayah operasional. Wilayah operasional ini bisa jadi lebih kecil atau lebih besar daripada wilayah kekuasaan yang dimiliki oleh administrasi Sumber Kekuasaan Sumber kekuasaan pada administrasi publik diperoleh dari rakyat. Dengan kata lain, rakyat lah yang berdaulat. Baik secara langsung maupun tidak langsung atau diwakilkan. Sumber kekuasaan pada administrasi bisnis adalah pemilik modal atau saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut. Bisa diartikan bahwa pemilik kedaulatan adalah ditangan pemilik Orientasi Kebijakan Orientasi Kebijakan pada administrasi publik adalah mengacu pada peningkatan partisipasi semua lapisan masyarakat agar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sedangkan orientasi kebijakan pada administrasi bisnis adalah mengarahkan masyarakat agar menjadi pelanggan, terlebih lagi bisa tertarik untuk menanamkan modal pada Cara Kerja Cara kerja administrasi publik terkesan cukup ketat karena telah diatur oleh undang-undang yang berlaku. Cara kerja administrasi bisnis lebih fleksibel dibandingkankan administrasi publik sebab walaupun telah diatur oleh perusahaan tetapi administrasi bisnis lebih mudah menyesuaikan dengan keadaan yang dihadapi 8. Kepegawaian Dalam administrasi publik pegawainya disebut sebagai pegawai negeri yang pengangkatan, penggajian dan pemberhentian nya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam administrasi bisnis perekrutan pegawai nya sesuai dengan kebijakan dari perusahaan atau pemilik modal. Perusahaan biasanya akan mengutamakan kinerja dan prestasi pegawainya.Negaradan daerah atau badan hukum lain yang ditetapkan sebagai badan hukum publik mempunyai imunitas publik yang tidak dimiliki oleh badan hukum perdata, dimana hubungan hukumnya dibangun bersifat "vertikal". [13] Dengan demikian, dalam konteks keuangan, keuangan negara dan keuangan daerah memiliki persamaan, bahwa keduanya merupakan
Oleh Joko Siswanto Dosen Ilmu Politik FISIP UNSRI Negara adalah suatu organisasi tertinggi yang memenuhi kaidah-kaidah dan unsur-unsur tertentu sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang berdaulat yang eksistensinya diakui oleh negara-negara lain. Organisasi-organisasi yang dibentuk oleh masyarakat atau organisasi bukan negara dalam suatu negara berkedudukan sebagai sub-ordinasi yang harus tunduk kepada organisasi negara. Tidak ada organisasi lain yang lebih tinggi dari negara dalam suatu wilayah negara yang berdaulat. Oleh karena itu, negara sebagai organisasi tertinggi mempunyai sifat-sifat yang spesifik yang hanya dimiliki oleh negara. Dalam literatur politik, sifat-sifat negara yang dimaksud adalah memaksa, monopoli dan mencakup semua. Organisasi negara mempunyai perangkat atau organ untuk mengelola negara yang disebut pemerintah. Negara yang berpaham demokrasi perangkatnya antara lain berupa lembaga legislatif dan eksekutif yang dibentuk melalui pemilihan umum. Eksekutif dan legislatif sebagai wujud perwakilan rakyat inilah yang berwenang membuat peraturan perundangan yang mengikat seluruh rakyat dan institusi dalam suatu negara. Sedangkan negara yang non demokrasi kerajaan atau negara otoritarian, maka peraturan perundangannya dibuat dan dikeluarkan oleh raja atau pemerintah yang sedang berkuasa. Sifat memaksa yang dimiliki negara diwujudkan dalam bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh organ pemerintah yang diberi wewenang untuk itu. Peraturan perundangan mengikat seluruh rakyat secara individu maupun kelompok organisasi. Agar peraturan perundangan itu mempunyai wibawa dan dijalankan atau ditaati oleh rakyatnya.
AdministrasiNegara adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan aparatur negara/pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efisien. Administrasi negara merupakan suatu bahasaan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ORGANISASI NEGARA DAN ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA Kelompok 2 Oleh Bagus Setiawan Vivi Gustin Liyawati Jhuanda Fratama Kharismunandar Dina Widhi Susanti Miftahul Fauzi Achmad Noor Fauzan Al-Jadid FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG TAHUN AJARAN 2016 KATA PENGANTAR Assalamualaikum. Wr. Wb Segala puji dan syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah swt, karena atas berkat dan limpahan rahmatNya lah kelompok kami dapat menyelesaikan tugas Makalah Organisasi Negara dan Organisasi Administrasi Negara mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan lancar. Berikut ini kelompok kami menyajikan sebuahmakalah mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang bertujuan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliahHukum Administrasi Negara agar kami bisa menuntaskan tugas makalah dengan baik serta bisa memberikan manfaat bagi para pembacanya. Melalui kata pengantar ini, kelompok kami juga meminta maaf dan harap maklum apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun kekurangan materi dalam makalah ini. . Wassalamualaikum. Wr. Wb Malang, 07 Oktober 2016 Penulis, DAFTAR ISI TIM PENYUSUN............................................................................................................... i KATA PENGANTAR........................................................................................................ ii DAFTAR ISI...................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN............................................................................................ 1 1 1. Latar Belakang Masalah.............................................................................. 1 Perumusan Masalah..................................................................................... 1 BAB II PEMBAHASAN............................................................................................... 2 Organisasi................................................................................................... 2 Organisasi Negara........................................................................................ 3 Organisasi Administrasi Negara.................................................................... 5 BAB III PENUTUP......................................................................................................... 9 3 l. Kesimpulan.................................................................................................. 9 9 DAFTAR PUSTAKA......................................................................................................... 10 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Organisasi Negara yaitu suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama dalam suatu Negara. Ditinjau dari segi ilmu hukum organisasi administrasi negara hanya meliputi eksekutif sebagai pelaksana UU. Dalam menjalankan semua aktivitas negara baik di Pusat maupun Daerah perlu adanya semacam pembagian kewenangan. Negara sudah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kewenangan Pusat dan Daerah yang mana semuanya dibawah kendali eksekutif sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Maka dari itu perlu kita ketahui mengapa Onganisasi Negara dan Organisasi Administrasi Negara saling berhubungan dan juga perlu adanya sesuatu yang mengatur baik pemerintahan pusat dan daerah ini berkaitan tugas dan wewenangnya sebagai pelayan masyarakat. Dalam terciptanya proses menjalankan pemerintahan yang baik perlu adanya kejasama yang baik antara pemerintah pusat maupun daerah. Didalam UUD RI 1945 diatur tentang pemerintah daerah dalam pasal 18. Rumusan Masalah 1. Mengapa Organisasi Negara dan Organisasi Administrasi Negara bisa terbentuk didalam Negara Indonesia? BAB II PEMBAHASAN Pengertian Organisasi Organisasi merupakan suatu kerangka yang menjadi wadah dan sarana bagi segenap kegiatan dan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan. Menurut Ensiklopedi Administrasi Yang Disusun Oleh Drs. Liang Gie Dan Kawan – kawan Organisasi adalah “Suatu sistem usaha kerjasama daripada kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama”. Pengertian organisasi dapar ditinjau dari 2 segi a. Organisasi Statis, yaitu organisasi sebagai wadah atau tempat melaksanakan administrasi & manajemen. b. Organisasi Dinamis, yaitu organisasi sebagai proses antar aksi menimbulkan 2 hubungan dalam organisasi, yaitu formal Resmi & Informal Tidak Resmi . Ø Struktur Oganisasi [1] 1 Organisasi Garis / Lini Line Organization Ciri – ciri struktur organisasi garis adalah yang menghubungkan satu jabatan dengan yang lain pimpinan dengan bawahan diwujudkan dengan garis lurus. Umumnya jenis ini memakai bentuk pyramid. Kebaikan Organisasi Garis a. Sederhana sehingga mudah dipahami & diingat. b. Pembagian tanggung jawab & wewenang tegas. c. Mudah melaksanakan kegiatan berdasarkan perintah dari atas menurut tingkatan hierarki. d. Disiplin, karena pengawasannya jelas. Kelemahan organisasi garis. a. Beban pimpinan sangat berat karena ada pembagian tugas. b. Kurang efisien karena tidak ada spesialisasi, tiap bagian harus bekerja secara umum. c. Kerjasama antarbagian yang dibawah sulit karena tidak ada saluran. d. Instruksi dapat berbeda – beda ditafsirkan oleh bagian bawah. 2 Organisasi Fungsional Dalam organisasi fungsional, para pejabat ahli mempunyai wewenang memberikan perintah menurut bidangnya sendiri. Umumnya, organisasi ini digunakan di pabrik yang jumlah pekerjanya banyak & memerlukan pengawasan yang ketat demi mutu produksi. Kebaikan organisasi fungsional, a. Perbedaan antara pekerjaan otak brains dengan pekerjaan tangan dapat dilakukan. b. Spesialisasi yang bermutu dapat diperoleh. c. Tenaga kerja yang diperlukan memenuhi syarat & menurut norma tertentu. Kelemahan organisasi fungsional. a. Organisasi fungsional mahal biayanya, karena gaji tenaga ahlinya mahal. b. Bentuk organisasi kadang – kadang merupakan piramid terbalik. c. Pertanggungjawaban kurang terbagi sehingga dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara pejabat. 3 Organisasi Garis – Staff – Fungsional Organisasi ini merupakan penggabungan dari ke-3 organisasi sehingga menjadi bentuk organisasi yang lebih sempurna. Kebaikan – kebaikan dari gabungan organisasi ini di himpun & kelemahan – kelemahannya disingkirkan. Organisasi Garis & Staf, merupakan penyempurnaan dari organisasi garis. Pimpinan yang terlalu berat bebannya membutuhkan anggota staf yang fungsinya memberi nasihat / saran kepada pimpinan, tanpa adanya perlimpahan wewenang & tanggung jawab ke bawah & ke atas. Garis staf dengan pimpinan dinyatakan dengan garis putus – putus / garis warna lain sehingga dapat dibedakan dengan garis komando & tanggung jawab. Kebaikan bentuk organisasi garis & staf. a. Spesialisasi, sesuai perencanaan pimpinan & pelaksanaan dapat dilaksanakan b. Disiplin yang baik dapat dicapai c. Garis kekuasaan cukup jelas karena merupakan perbaikan dalam tata kerja yang kurang efisien. Kelemahan bentuk organisasi garis & staf. a. Tidak adanya dukungan dari pimpinan atas pemikiran staf sehingga menimbulkan kerja yang kurang efektif. b. Penilaian pendirian antara pimpinan & staf kurang lancar sehingga menghambat jalannya pekerjaan. c. Terdapatnya perbedaan pendapat antara pejabat lini dengan staf, mengenai instruksi yang dikeluarkan oleh pimpinan.[2] Organisasi Negara Organisasi Yunani ὄργανον, organon - alat adalah suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Baik dalam penggunaan sehari-hari maupun ilmiah. Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Kajian mengenai organisasi sering disebut studi organisasi organizational studies, perilaku organisasi organizational behaviour, atau analisa organisasi organization analysis. Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang cocok sama satu sama lain, dan ada pula yang berbeda.[3] Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya meliputi politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya yang diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada. Jadi organisasi Negara yaitu suatu kelompok orang yang berada disuatu wilayah tertentu yang mempunyai tujuan yang sama dalam suatu Negara. Organisasi yang berada di Negara Indonesia diantaranya yaitu Muhammadiyah, Fatwa MUI, Nahdatul Ulama, Perhimpunan Pelajar Indonesia dan lain lain. Contoh Perhimpunan Pelajar Indonesia, disebut Persatuan Pelajar Indonesia PPI,adalah organisasi yang beranggotakan para pelajar dari Indonesiayang sedang belajar di luar negara Indonesia. Anggota PPI adalah para pelajar warganegara Indonesia yang sedang menuntut ilmu dalam berbagai strata pendidikan/universitas S1, S2, S3, Post Doktoral di negara yang bersangkutan. Macam-Macam Organisasi Negara 1 Organisasi Modern a. Dibentuk dengan suatu proses berdasarkan “Organisation Planning” b. Bebas dari tekanan-tekanan atau pengaruh lingkungan yang konvensional atau tradisional. c. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. d. Mempunyai struktur organisasi yang jelas e. Mempunyai anggaran dasar. Contohnya Organisasi NU, Muhammadiyah dll. 2 Organisasi Konvensional a. Dibentuk oleh orang-orang yang mampu berfikir secara modern, rasional, sistematis dan logis. b. Tidak menerapkan teori-teori organisasi. Contoh PPI Perhimpunan Pelajar Indonesia 3 Organisasi Tradisional a. Merupakan kelompok orang yang mengupayakan secara bersama-sama secara spontan, tanpa struktur yang jelas b. Pola berfikir dan bekerjanya secara tradisional. c. Digerakkan oleh Pemimpin yang tidak mengenal teori organisasi. Organisasi Administrasi Negara Didalam Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, artinya apa negara memberikan kebebasan kepada warna negaranya berkumpul dan berserikat dalam sebuah organisasi seperti dalam dal ini partai politik dimana didalamnya mempunyai misi dan visi yang berbeda antara parpol yang satu dan lainnya yang mana sebagai wadah rakyat untuk menyatakan pikirannya dan pendapatnya yang kemudian diatur dalam undang-undang. Organisasi administrasi negara sendiri adalah institusi atau lembaga negara yang secara struktural berada di bawah eksekutif dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan. Maka dari itu harus bisa dibedakan antara organisasi dan organisasi administrasi negara yang mana keduanya memiliki perbedaan yang sangat signigfikan.[4] Organisasi administrasi negara adalah institusi atau lembaga negara yang secara struktural berada berada di bawah eksekutif dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan Top Leader Organisasi Administrasi Negara dimana jumlahnya tidak terbatas hal ini dilakukan karena bertujuan untuk 1 Membagi tugas-tugas pemerintah, 2 Membatasi tugas, kewenangan dan tanggung jawab, 3 Memberikan pelayaan secara spesialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan pelayanan, 4 Memudahkan pengawasan oleh atasan dan masyarakat, karena pembagian tugasnya telah dilakukan secara tegas dalam undang-undang, dan 5 Memudahkan komunikasi dan koordinasi antar organisasi administrasi negara. Organisasi Keaadministrasian Negara juga dapat dikatakan adalah keseluruhan tata susunan administrasi negara yang terdiri 1. Kementerian/Departemen-departemen 2. Direktorat 3. Biro, 4. Kantor, 5. Wilayah-wilayah, 6. Daerah-daerah Otonomi dsb. Ø Ciri-Ciri Organisasi Administarsi Negara Sebagai Berikut 1. Tidak diatur secara konkrit dalam suatu UU, 2. Jumlahnya tak terbatas, tergantung dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, 3. Semua lembaganya menyebar, 4. Diangkat karena berstatus sebagai PNS, 5. Pertanggungjawaban kepada atasan, 6. Keberadaan dan fungsi pokoknya merupakan public service, dan 7. Nama tergantung dari fungsi dan tugas dari lembaga tersebut. Ø Organisasi Administrasi Negara memiliki 2 sifat yaitu 1. Bersifat struktural yaitu pembagian organisasi administrasi negara berdasarkan tugas dan fungsinya sehingga bersifat statis. 2. Bersifat Fungsional yaitu pelaksanaan atau aktivitas organisasi administrasi negara yang ditinjau dari SDM, Prasananya, dana dan lain-lain yang mana menunjang proses pelaksanaan kinerja organisasi administrasi negara. Ditinjau dari segi ilmu hukum organisasi administrasi negara hanya meliputi eksekutif sebagai pelaksana UU dala hal ini pemerintah yang mana dilakakukan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam menjalankan semua aktivitas negara baik di Pusat maupun Daerah perlu adanya semacam pembagian kewenangan. Negara sudah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kewenangan Pusat dan Daerah yang mana semuanya dibawah kendali eksekutif sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Maka dari itu perlu adanya sesuatu yang mengatur baik pemerintahan pusat dan daerah ini berkaitan tugas dan wewenangnya sebagai pelayan masyarakat secara universal. Dalam terciptanya proses dala menjalan pemerintahan yang baik perlu adanya kejasaman yang baik antara pemerintah pusat maupun daerah. Didalam UUD RI 1945 diatur tentang pemerintah daerah dalam pasal 18. Di dalam pemerintahan daerah dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 2 amandemen ke-2]. Yang mana keseluruhan diatur secara khusus dalam No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 wewenang dari pemerintah pusat adalah dalam urusan bidang politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama, di luar dari pada itu adalah urusan pemerintah daerah seperti urusan dalam bidang kebudayaan, pendidikan, SDA daerah, ekonomi daerah, kesehatan, kependudukan, pembangunan daerah dan lain-lain yang mana penyelenggaraan urudan pemerintah dibagi berdasrkan criteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan [pasal 11 1]. Di dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 angka 7, 8, dan 9 dikenal dengan asas penyelenggaraan pemerintah di daerah Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana dilakukan oleh Aparat administrasi daerah dan dan dari APBN dan APBD; Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang delegation of power pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang mana pusat memberikan perencanaan kepada aderah dan dilakukan oleh aparat administrasi pusat serta dana dari APBN; Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Yang mana dilakukan oleh aparat daerah yang dimintai tugas dari pemerintah pusat, dana diperoleh dari APBN dan APBD dan pertanggungjawabannya langsung kepada pemerintah pusat. Jadi, inti dari penjelasan diatas adalah bahwa Organisai Negara dan Organisasi Administrasi Negara itu merupakan organisasi yang berbeda. Mereka dibentuk dengan alasan-alasan yang berbeda juga. Jika Organisasi Negara dibentuk karena mempunyai tujuan yang sama dalam suatu Negara. Organisasi yang berada di Negara Indonesia diantaranya yaitu Muhammadiyah, Fatwa MUI, Nahdatul Ulama, Perhimpunan Pelajar Indonesia dan lain lain. Dan tidak menutup kemungkinan jika Organisasi Negara terdapat diluar negeri, karena mereka meimiliki prinsip “meskipun kita diluar negeri tetapi kita sama-sama orang Indonesia” Organisasi Administrasi Negara sendiri lebih memfokuskan kepada organisasi-organisai yang mengacu kepada pemerintahan/negara, yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan. Organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan tertentu yang sifatnya harus dilaksanakan, dan biasanya berhubungan dengan hubungan kerja. Organisasi Pusat Menjalankan Urusan Pemerintahan pusat yang dijalankan oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan Departemen. Sedangkan Organisasi Pemerintah Daerah yang dibagi antara Daerah Propinsi, dan propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah. Disamping itu Daerah Propinsi juga berkedudukan sebagai wilayah Administrasi. BAB III PENUTUP Kesimpulan I. Organisasi Negara Yaitu suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama dalam suatu Negara. Organisasi yang berada di Negara Indonesia diantaranya yaitu Muhammadiyah, Fatwa MUI, Nahdatul Ulama, Perhimpunan Pelajar Indonesia dan lain lain. II. Organisasi Administrasi Negara Organisasi administrasi negara adalah institusi atau lembaga negara yang secara struktural berada berada di bawah eksekutif dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan Top Leader Organisasi Administrasi Negara dimana jumlahnya tidak terbatas hal ini dilakukan karena bertujuan untuk mengatur/membagi Membagi tugas-tugas pemerintah,Membatasi tugas, kewenangan dan tanggung jawab, dll. SARAN Menurut pandangan kelompok kami seharusnya organisasi negara dan organisasi administrasi negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, Karena keduanya terdapat didalam suatu negara. Tapi kenyataanya antara Organisasi Negara dan Organisasi Administrasi Negara merupakan dua organisasi yang sangat berbeda. DAFTAR PUSTAKA
Namundemikian, mudah pula dapat dimengerti bahwa tujuan itu sendiri, perumusan dan pencapaiannya, sangat dipengaruhi oleh mutu dan efektivitas penggunaan alat atau organisasi itu sendiri. Buku ini disusun untuk melengkapi kecenderungan baru terhadap keinginan mentransformasi dan mereformasi fungsi serta peran administrasi negara atau yang
Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI memberikan arti pada kata negara, yaitu negara ialah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Tercapainya tujuan pembangunan nasional merupakan hal yang dituju oleh negara. di sisi lain, masih menurut KBBI pula, Organisasi sendiri kesatuan susunan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu. Lantas, apa yang membedakan organisasi pada umumnya dengan negara? di bawah ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan negara dan organisasi lainnya1. Perbedaan Ruang LingkupOrganisasi pada umumnya memiliki ruang lingkup atau bidang yang khusus, sesuai dengan tujuan didirikannya organisasi tersebut. Negara memang merupakan organisasi. Hanya saja, ruang lingkup yang dimiliki oleh negara tersebut sangatlah besar dan rumit. Negara harus mengurus segala bidang di dalam kehidupannya demi sebesar-besar kesejahteraan rakyatnya. Bidang yang dimaksud ialah politik, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Ruang lingkup yang lebih kecil pada organisasi membuatnya fokus di dalam mencapai tujuan berdirinya organisasi itu. Terlebih dengan adanya organisasi di tengah masyarakat. Banyak sekali manfaat organisasi dalam Syarat Berdirinya Negara dan OrganisasiSeperti yang umum kita ketahui, negara harus memenuhi unsur-unsur terbentuknya negara agar dapat disebut sebagai suatu negara secara resmi. Unsur tersebut ialah adanya rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. di sisi lain, berdirinya suatu organisasi pada umumnya memiliki persyaratan tersendiri untuk diakui sebagai suatu organisasi yang resmi, khususnya di dalam suatu negara, tentunya ia harus mengikuti aturan negara tersebut agar dapat mendirikan organisasi. Namun, lain kasusnya apabila berkenaan dengan organisasi kerja sama multilateral, aturan PBB lah yang harus Laporan Pertanggungjawaban PemimpinDi dalam organisasi, struktur kepengurusan dibentuk sedemikian rupa dengan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada beberapa orang yang menjadi penanggung jawab bagi tugas dan tanggung jawab tersebut. Tugas tersebut merupakan pencerminan dari kebutuhan organisasi di dalam pencapaian tujuan adanya organisasi tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab pemimpin organisasi menjadi suatu hal yang sangat vital sehingga dibutuhkan laporan pertanggungjawaban pemimpin organisasi pada akhir periode kegiatan organisasi. Hal yang berbeda terjadi dengan negara, khususnya Indonesia, dimana pada akhir masa jabatan presiden tidak memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini. Harusnya hal ini dapat menjadi contoh perwujudan demokrasi di lingkungan Kerumitan Sistem Negara dan OrganisasiNegara merupakan salah satu jenis organisasi yang memiliki tingkat kerumitan paling tinggi. hal ini dikarenakan ruang lingkupnya yang sangat besar dan harus memenuhi setiap kebutuhan rakyatnya yang merupakan salah satu fungsi negara secara umum sehingga dibentuklah suatu sistem bertingkat birokrasi yang sangatlah rumit, dan memang diharuskan seperti itu. Sangat berbeda halnya dengan organisasi apapun di dunia ini. Di sisi lain, organisasi umumnya memiliki struktur yang lebih di atas merupakan uraian mengenai perbedaan negara dan organisasi lainnya yang dapat penulis sampaikan kepada pembaca dalam kesempatan yang indah kali ini. Semoga dengan membaca artikel ini pembaca dapat memahami secara lebih baik apa yang termasuk ke dalam perbedaan negara dan organisasi lainnya. Memang sejatinya negara termasuk ke dalam organisasi, namun hal-hal yang telah disebutkan di atas membedakannya dengan organisasi pada umumnya. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain dan semoga kesuksesan senantiasa mengikuti langkah para pembaca!
Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep. 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah denganAdministrasi negara dan administrasi swasta adalah dua jenis administrasi yang berbeda yang digunakan dalam organisasi yang berbeda. Administrasi negara digunakan dalam pengaturan pemerintah, sedangkan administrasi swasta digunakan dalam organisasi Negara adalah sistem pemerintahan yang memimpin dan mengatur aktivitas dan sumber daya negara untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan publik. Ini memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan dan program bagi masyarakat dan melindungi kepentingan Swasta adalah sistem yang dikendalikan oleh perusahaan atau organisasi swasta untuk mencapai tujuan bisnis dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini bertanggung jawab untuk memperoleh laba dan memenuhi tujuan-tujuan bisnis dan jenis administrasi memiliki tujuan dan tanggung jawab yang berbeda dan memiliki sumber daya dan teknik yang berbeda untuk mencapainya. Administrasi negara berfokus pada layanan publik dan melindungi kepentingan nasional, sementara administrasi swasta berfokus pada memperoleh laba dan memenuhi tujuan administrasi negara adalah untuk memastikan bahwa negara berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tujuan dari administrasi swasta adalah untuk menghasilkan laba dan meningkatkan pertumbuhan DanaSumber dana administrasi negara berasal dari penerimaan pajak, sementara sumber dana administrasi swasta berasal dari penjualan produk atau OrganisasiAdministrasi negara bersifat publik dan melayani seluruh masyarakat, sedangkan administrasi swasta bersifat privat dan melayani hanya pelanggan atau pemilik KeputusanAdministrasi negara mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan keadilan sosial. Sementara itu, administrasi swasta mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan tujuan negara diatur oleh undang-undang dan regulasi pemerintah, sementara administrasi swasta diatur oleh kebijakan internal Administrasi Negara dan Administrasi SwastaContoh administrasi negara antara lain birokrasi pemerintah, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya. Sedangkan contoh administrasi swasta antara lain perusahaan swasta, bisnis keluarga, dan perusahaan umum, perbedaan antara administrasi negara dan administrasi swasta terletak pada tujuannya, sumber dan sifat organisasinya, pengambilan keputusan, dan pengaturannya. Namun, keduanya memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi dan tujuannya masing-masing, dan keduanya diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi atau negara berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat atau pelanggan.PerbandinganAdministrasi Negara Pengertian dan Ruang Lingkup Perbandingan AN. Dlm pokok bahasan adl bgmn tumbuh dan berkembangnya teori organisasi mulai dr keberadaan teori org klasik sbg peletak dasar fundamental sampai teori org kontingensi, yg keseluruhan menjelaskan eksponen penemu/pemikir teori org tsb, ciri ide pokok teori ybs.
SEORANG PENGGUNA TELAH BERTANYA 👇 4 perbedaan negara dan organisasi INI JAWABAN TERBAIK 👇 Kelas X 1 SMAPelajaran PPKNKategori Hakikat berbangsa dan bernegaraKata kunci Organisasi, Relawan, Pengikatan, Anggota. Meskipun negara dalam pandangan tertentu dikenal sebagai organisasi kekuasaan, namun pada hakikatnya negara dan organisasi memiliki perbedaan menurut Austin Ranney sebagai berikut LINGKUP KEWENANGAN Kewenangan negara bersifat menyeluruh dalam segala bidang, kewenangannya meliputi seluruh warga negara, keanggotaannya tidak bersifat sukarela karena tidak berdasarkan kehendak bebas. Sedangkan kewenangan organisasi terbatas pada satu wilayah, hanya meliputi anggota organisasi dan keanggotaannya bersifat sukarela karena didasarkan atas kehendak bebas. SIFAT ATURANSifat aturan negara sangat mengikat semua warga negara. Sedangkan sifat aturan organisasi cenderung kurang mengikat. JENIS-JENIS SANKSI Negara memiliki monopoli hukum untuk memenjarakan dan menghukum mati pelanggar hukum. Sedangkan dalam organisasi, jenis sanksinya lebih fleksibel dan terbatas pada denda, tebusan, atau pemecatan. KEKUATAN ATURAN sifat aturan negara mengikat dan didukung oleh paksaan, seperti polisi, tentara dengan senjata. Sementara itu, organisasi tidak memiliki kekuasaan atau perangkat tertentu untuk menegakkan suatu aturan. Untuk lebih memahami materi ini, simak penjelasannya pada link di bawah ini Definisi negara Definisi organisasi